Dairi24jam – Tuberculosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Dalam penanggulangannya diperlukan komitmen bersama dari semua stakeholder terkait di Kabupaten Dairi. Program penanggulangan Tuberculosis bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan telah dilakukan inisiasi untuk memperkuat komitmen dan kepemimpinan eliminasi TBC di tingkat Kabupaten/ Kota dengan memfasilitasi daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah dengan tujuan memastikan arah dan target pencapaian eliminasi TBC.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Jonny Hutasoit pada saat membuka pertemuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Tuberculosis Kabupaten Dairi Periode 2025 – 2029 di Aula Kantor Bappeda, Kabupaten Dairi – Sumut, Jumat (17/1/2025).
Dalam sambutannya, Pj. Sekda menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini memiliki target menuju eliminasi Tuberculosis di Tahun 2030.
“Seiring dengan strategi nasional dan arah pencapaian eliminasi TBC Tahun 2030, maka Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Dairi menuju Eliminasi TBC Tahun 2030 dengan membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis, dimana tim percepatan ini telah terbentuk melalui surat keputusan Bupati Dairi Nomor: 1102/ 400/ 9/ 2024 tentang Penanggulangan Tuberculosis Kabupaten Dairi, dibentuk pada 30 September 2024 yang lalu” ucapnya.
Selanjutnya, perlu dilakukan langkah langkah yang konkrit yang disusun dalam suatu rencana aksi daerah. RAD ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian TBC di Kabupaten Dairi yang dilaksanakan oleh lintas sektor dan semua pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Menara Agung Pengharapan Internasional sebagai pendamping Stop TB Partnership/ TB Reach Kabupaten Dairi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi dr.Henry Manik, Direktur RSUD Sidikalang, dr. Mei Sitanggang perwakilan OPD serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
