DAIRI24JAM || MEDAN – Bupati Dairi Vickner Sinaga menekankan pentingnya sinergi antardaerah dan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan persoalan klaim masyarakat di kawasan hutan eks Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) wilayah Dairi dan Pakpak Bharat. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi di Dinas LHK Sumatera Utara, Medan, Senin (10/8/2026).
Rapat yang dipimpin Kadis LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung tersebut membahas maraknya aktivitas warga yang memasang patok dan nama di lokasi eks PBPH. Padahal, area tersebut telah dialokasikan pemerintah untuk pembangunan teritorial Batalyon 908 dan Batalyon 906.
Untuk mencegah konflik horizontal, Pemkab Dairi bersama TNI, Polri, dan Pemkab Pakpak Bharat berfokus pada langkah edukasi serta pendekatan sosial-psikologis kepada warga. Bupati Dairi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi terus melakukan langkah-langkah koordinasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Kabupaten Dairi senantiasa bersama-sama melakukan edukasi. Kami juga bersama pihak kepolisian, camat dan tokoh masyarakat terus melakukan monitoring agar situasi tidak memanas. Bagaimana kita menjaga kondisi tetap kondusif, itu yang terus kita lakukan,” ujar Bupati.
Hasil rapat ini akan dipetakan sebagai laporan ke Satgas Pemerintah Pusat guna memperoleh penanganan tindak lanjut sesuai regulasi yang berlaku.
Penulis : Reel
