Dairi24jam||Sidikalang- Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Dairi Alfriansyah Ujung ST,mengatakan,akan segera membawa kasus Dugaan Pemotongan Insentif Vaksinator sebesar 75 persen oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi dalam sidang Komisi 3 dalam waktu dekat.
Hal tersebut di katakan Alfriansyah Ujung saat di konfirmasi Wartawan,Rabu(11/1/2023).Di jelaskanya, sampai saat ini belum ada klarifikasi oleh pihak Dinas Kesehatan Dairi tentang adanya Dugaan Pemotongan Insentif Vaksinator itu.
Namun,jika hal tersebut memang benar dilakukan oleh mereka (Dinkes-red),itu akan menjadi polimik.Pasalnya ada sejumlah petugas Vaksinator yang merasa Keberatan atas pemotongan Insentif mereka itu,meski mereka masih secara sembunyi memberikan informasi .Petugas sudah bekerja siang malam,mengharapkan insentif 2000/ 0rang,namun dipotong hingga 75 persen.
Disisi lain,menanggapi keterangan salah seorang staf keuangan Dinas Kesehatan Dairi kepada kepada Wartawan, yang mengatakan pihak Dinkes bukan melakukan pemotongan tetapi cuma pergeseran anggaran,Alfriansyah menyebut,seharusnya yang memberi klarifikasi itu adalah Kepala Dinas ataupun Sekretarisnya.Tidak ada kapasitas Staf memberikan keterangan ataupun bantahan tentang yang terjadi di Dinas tersebut,sehingga publik mendapat informasi yang lebih jelas.
Diterangkan Alfriansyah,jika Pihak dinkes melalui Staf keuangan mengatakan pemotongan Insentif itu tidak ada dan menyebut itu hanya pergeseran Anggaran,Alfransyah menyebut bahwa oknum staf tersebut Asal Bunyi alias Asbun.Pasalnya jika ada pergeseran Anggaran itu hanya menggunakan satu rekening saja,sementara kasus dugaan ini rekeningnya lebih dari satu,sebut alfri.
“Jangan oknum staf keuangan Dinas Kesehatan itu Asal Bunyi,apa kapasitas dia memberikan klarifikasi kepada Publik,jangan jangan dia ikut terlibat didalam,”tambah Alfriansyah.
“Ini menyangkut Hak Azasi Petugas Vaksinator,kalau mereka punya hak ya disampaikan sesuai dengan yang sudah di sepakati,itu kan diatur di dalam undang undang,bukan asal di buat buat Pemerintah,,apa lagi ini adalah penanganan Covit 19,”tegas Alfri.
Untuk di ketahui,hingga saat ini tak satupun pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi dapat di Konfirmasi,terkait adanya dugaan pemotongan insentif tersebut,Kepala Dinas terkesan bungkam,begitu juga Sekretari Dinas hanya bisa diam dan mengarahkan wartawan langsung ke Kepala Dinas.(bob)
