DAIRI24JAM | SIDIKALANG — Polemik kenaikan Iuran Layanan Pasar (ILP) di Pasar Sidikalang mulai menemukan titik terang. Bupati Dairi Vickner Sinaga melakukan pertemuan bersama para pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Sidikalang (P3S) di Pendopo Bupati Dairi, Jumat (11/9/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan P3S yang dikoordinir Syarifudin Siregar dan Ferdinand Sihaloho dengan Wakil Bupati Dairi Wahyu Sagala, Selasa (8/9/2026).
Dalam pertemuan sebelumnya, para pedagang menyampaikan permintaan besaran iuran
sebesar Rp. 200.000 untuk setiap kios yang ada di Blok A dan Blok B.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Besaran kenaikan yang terjadi selama ini menurut para pedagang dianggap tidak sebanding dengan kondisi usaha dan kemampuan ekonomi para pedagang.
Menanggapi keberatan tersebut, Bupati Vickner Sinaga menawarkan opsi kenaikan sebesar Rp.300 ribu untuk setiap kios.
Tawaran tersebut disertai sejumlah catatan diantaranya, Bupati membuka ruang bagi keterlibatan perwakilan pedagang untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
Pengawasan itu tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi minimal selama tiga bulan ke depan dan bahkan dapat berlanjut hingga akhir 2027.
“Kita akan membentuk tim monitoring, yang mengikut sertakan para pedagang dalam memberikan masukan terkait kinerja PD.Pasar maupun menganalisa keluhan pedagang nantinya,” kata bupati.
Vickner juga menegaskan, keputusan tersebut tidak diambil secara serta-merta. Pemerintah Kabupaten Dairi, menurutnya, harus mempertimbangkan keberlangsungan PD Pasar sebagai perusahaan daerah yang selama ini tidak mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah.
“PD Pasar merupakan perusahaan daerah yang tidak mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah. Karena itu, perusahaan juga dituntut untuk mampu berdiri sendiri dan menghasilkan keuntungan agar dapat menjalankan operasionalnya,” ujar Vickner.
Meski demikian, Bupati mengakui bahwa keputusan mengenai besaran ILP tersebut bukan berarti secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan yang selama ini dihadapi pedagang. Karena itu, ia mengajak para pedagang untuk melakukan monitoring bersama terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut Vickner, hasil evaluasi dalam sedikitnya tiga bulan ke depan akan menjadi bahan untuk melihat apakah kebijakan yang diambil memberikan dampak positif, baik terhadap keberlangsungan PD Pasar maupun kondisi para pedagang.
“Keputusan hari ini tentu belumlah langsung menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi pedagang, namun pada dasarnya kita berada dalam satu kapal besar, untuk itu, mari kita monitor bersama minimal tiga bulan ke depan. Dari hasil monitoring itu nanti dapat dilakukan tinjauan ulang terhadap keputusan yang akan dituangkan dalam keputusan bupati,” jelasnya.
Langkah kata bupati menjadi bagian dari upaya mencari keseimbangan antara kebutuhan PD. Pasar untuk tetap bertahan sebagai perusahaan daerah dan kemampuan pedagang dalam memenuhi kewajiban layanan pasar.
Selain menawarkan penyesuaian kenaikan ILP, Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mencari sumber dukungan lain bagi PD Pasar termasuk mendengar keluhan dari para pedagang akan kurangnya pembeli di Blok A dan B, untuk dicarikan solusi.
Ikut dalam pertemuan Asisten Pemerintahan, Agel Siregar, Asisten Perekonomian, Junihardi Siregar, Kabag Perekonomian Lipinus Sembiring, Kabag Hukum, Arjun Nainggolan, Direktur PD Pasar Sidikalang Lumpin Pangaribuan, Direktur Operasional Manaek Simbolon, Direktur Umum dan Keuangan Subhan Manik serta Badan Pengawas PD Pasar Sidikalang dan Ketua TP PKK, Ny.Rita Puspita Vickner Sinaga.
Penulis : Bambang Ermansyah
