DAIRI24JAM || DAIRI –
Polemik yang melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Dairi kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Di tengah bergulirnya perdebatan di ruang publik, kelompok mahasiswa secara tegas meminta agar perhatian masyarakat tidak dialihkan dari akar persoalan yang sesungguhnya. Mereka mendesak Pemkab Dairi untuk tetap fokus pada isu utama yang mereka suarakan, yaitu kualitas pelayanan publik dan efektivitas jalannya pemerintahan daerah.
Ketegangan ini meruncing setelah Bupati Dairi, Vickner Sinaga, secara terbuka mempertanyakan legalitas formal dari kelompok mahasiswa tersebut. Pertanyaan itu dilontarkan bupati merespons aksi para mahasiswa yang sebelumnya nekat mendatangi dan menyampaikan aspirasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Merespons sikap bupati, Aliansi Mahasiswa Peduli Dairi menilai bahwa dalam ruang demokrasi, substansi dari aspirasi masyarakat seharusnya jauh lebih diutamakan ketimbang memperdebatkan status administratif pengirimnya.
Aktivis Dairi sekaligus Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU), Yoki Bintang, menegaskan bahwa gerakan yang mereka motori lahir murni dari rasa kepedulian terhadap kondisi riil tata kelola pemerintahan di Kabupaten Dairi saat ini.
“Sejak awal yang kami sampaikan adalah persoalan pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai perhatian publik dialihkan pada perdebatan legalitas aliansi, sementara substansi yang kami sampaikan justru tidak mendapat jawaban,” ujar Yoki saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Yoki mengingatkan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian fundamental dari prinsip demokrasi yang secara sah dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, setiap kritik dan aspirasi yang datang dari masyarakat tidak semestinya dipandang sebelah mata hanya karena persoalan status administratif atau legalitas kelompok yang menyuarakannya.
Ia menilai, langkah yang jauh lebih produktif bagi pemerintah daerah saat ini adalah menjawab seluruh poin kritikan publik menggunakan data, fakta, serta argumentasi yang transparan dan terbuka.
“Persoalannya di mana? Ini negara demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat dan aspirasi. Kami akan terus mengawal isu ini sampai pemerintah pusat benar-benar melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Dairi,” tambah Yoki dengan nada optimis.
Dalam kesempatan tersebut, Yoki juga memberikan klarifikasi untuk menepis spekulasi yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa ini sama sekali tidak ditujukan untuk menyerang personal pejabat tertentu ataupun sengaja didesain untuk memicu konflik politik praktis di Dairi.
Sebaliknya, aksi ini merupakan pengejawantahan dari fungsi kontrol sosial yang melekat pada masyarakat sipil demi mengawasi jalannya roda pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar. Kontrol sosial dinilai sebagai elemen krusial untuk melahirkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap keluhan warga.
“Kami tidak sedang menyerang pribadi siapa pun dan tidak sedang membangun konflik. Yang kami lakukan adalah menjalankan fungsi kontrol sosial. Jika ada hal yang dianggap tidak benar, bantahlah dengan data dan fakta. Jangan menggeser pembahasan dari substansi persoalan yang sedang disuarakan masyarakat,” tegasnya secara lugas.
Bagi Aliansi Mahasiswa Peduli Dairi, ada agenda yang jauh lebih mendesak untuk dibahas bersama hari ini, antara lain
Transparansi penuh dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
Arah pembangunan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, mahasiswa menaruh harapan besar agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertindak objektif. Mereka mendorong Kemendagri untuk terus menjalankan fungsi pembinaan, monitoring, serta evaluasi yang ketat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dairi sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
Gerakan mahasiswa ini berharap dapat memicu lahirnya ruang dialog yang sehat, setara, dan konstruktif antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat. Tujuan akhirnya bukan untuk memperpanjang polemik di media, melainkan memastikan masyarakat Kabupaten Dairi mendapatkan hak-haknya secara optimal dari pemerintah yang bekerja nyata untuk rakyat.
“Pada akhirnya, fokus kami bukan soal mahasiswa, bukan soal pemerintah, dan bukan soal individu tertentu. Fokus utama kami adalah masyarakat Dairi. Mereka berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, pemerintahan yang efektif, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Itulah yang sedang kami perjuangkan,” tutup Yoki mengakhiri narasinya.
Penulis : Bambang Ermansyah
