Dairi24Jam|| Sidikalang – Maraknya pemberitaan media online terkait dugaan buruknya kualitas sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Dairi menuai perhatian serius.
Wahidin Lingga, putra daerah Kabupaten Dairi, mendesak aparat penegak hukum (APH), BPK RI, dan BPKP turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Sejumlah media telah menyoroti beberapa pekerjaan infrastruktur yang dilaporkan mengalami kerusakan meskipun baru selesai dikerjakan.
Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain pemeliharaan jalan Sungai Raya–Tambahan senilai Rp323,375 juta, pekerjaan lapen Hutaimbaru–Sosor Sikula senilai Rp325 juta, serta pengaspalan hotmix Jalan Merdeka Sidikalang dengan anggaran sekitar Rp3,8 miliar.
Kondisi yang diberitakan meliputi jalan bergelombang, aspal terkelupas, berlubang hingga mengalami retakan.
Menanggapi hal tersebut, Wahidin Lingga mempertanyakan kualitas pekerjaan, efektivitas pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara di lingkungan Dinas PUTR Dairi.
“Uang negara adalah uang rakyat. Setiap proyek harus dikerjakan sesuai kontrak, RAB, dan spesifikasi teknis. Jangan sampai pekerjaan yang baru selesai justru sudah mengalami kerusakan. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Wahidin.
Ia juga meminta agar fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas dievaluasi. Menurutnya, kedua unsur tersebut memiliki peran penting dalam memastikan mutu, volume, material, serta pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
Wahidin secara khusus mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Polda Sumut untuk menindaklanjuti berbagai sorotan tersebut. Ia juga meminta BPK RI dan BPKP melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya, termasuk pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan di lapangan.
Pemeriksaan diharapkan mencakup ketebalan aspal, kualitas material, volume pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis hingga kecocokan pembayaran dengan hasil pekerjaan sebenarnya.
“Jangan hanya memeriksa laporan administrasi. Kondisi fisik proyek juga harus diperiksa langsung. Jika ditemukan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi atau indikasi kerugian negara, harus ditindaklanjuti sesuai aturan hukum,” ujarnya.
Wahidin menegaskan, masyarakat Dairi berhak mendapatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Karena itu, transparansi, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak boleh diabaikan.
Kini, publik menantikan penjelasan Dinas PUTR Kabupaten Dairi sekaligus langkah konkret lembaga pemeriksa dan aparat penegak hukum dalam menjawab berbagai sorotan tersebut.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Pembangunan harus berkualitas, bukan sekadar selesai di atas kertas.
