DAIRI24JAM — Bupati Dairi Pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang dilaksanakan diRuang Rapat Bupati Dairi, Rabu (18/06/2025).
Rapat ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari himbauan Menteri Sosial Republik Indonesia, mengenai partisipasi pemerintah daerah dalam pembentukan Sekolah Rakyat.
Kadis Sosial Agel Siregar menyampaikan bahwa lokasi Sekolah Rakyat akan disurvei oleh tim dari Kementerian PU pada hari Kamis 19 Juni 2025. “Harapan kami semoga lahan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Dairi dapat diterima oleh Tim Kementerian PU karena dimana sekolah rakyat ini adalah salah satu cara bagaimana Pemerintah Kabupaten Dairi meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Rapat lintas OPD ini mendiskusikan dan menentukan lokasi yang sesuai dengan kriteria pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat akan menanggung pembangunan gedung, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pendukung seperti akses jalan.
Sekolah Rakyat ini direncanakan dibangun di atas lahan seluas 2.5 hektare dan menyasar masyarakat miskin di Kabupaten Dairi yang berlokasi di Kecamatan Sitinjo,
Direncanakan sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti asrama dan area pelatihan. Pemerintah pusat juga direncanakan akan mengatur proses rekrutmen dan penggajian tenaga pendidik untuk mendukung kelangsungan sekolah ini.
Bupati Dairi dalam arahannya meminta setiap OPD dapat bersinergi merealisasikan langkah-langkah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan cepat dan optimal. Segala hal pendukung proses pembangunan Sekolah Rakyat terkait Surat keterangan pematangan lahan, proses pelimpahan aset Pemkab Dairi ke Pemerintah Pusat dan hal lainnya dapat diselesaikan secepatnya sesuai dengan regulasi yang ada.
“Kami menyambut baik program ini karena sejalan dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, kami optimis dapat berpartisipasi dalam program ini,” kata Vickner.
Program Sekolah Rakyat ini berada di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tujuan utama menciptakan kawasan pendidikan terpadu yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Dekman Sitopu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sahat Maruli Sinaga, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Budianta Pinem, Inspektur Edi Banurea, Kepala Dinas Pendidikan Mariady Harsoyo Simanjorang, Kepala Bappeda Noventa Bangun, Camat Sitinjo Untung Nahampun.
